RoIP Untuk Siapa?

Dipublikasikan oleh Redaksi pada

Sajian Kopi Pahit hari ini masih tersisa 3/4nya. Perdebatan-perdebatan yang tak perlu sesungguhnya tak sepantasnya terjadi. Pun, benturan opini-opini ngambang di media sosial tak lebih dari sekadar memperlihatkan sikap arogansi pribadi yang dipaksakan. Padahal, sejatinya anggota RAPI yang taat azas dan platform RAPI serta taat pada undang-undang dan peraturan pemerintah selaiknyalah lebih memikirkan tentang apa, bagaimana dan seperti apa sesungguhnya RAPI bisa diterima oleh segenap lapisan masyarakat.

Refleksi: Pengnas RAPI dan Kain Bolong-bolong

RAPI (baca, PENGNAS RAPI) dikekinian sedang berupaya menambal-nambal sekian banyak lembaran kain yang bolong-bolong itu. 4 (empat) tahun lebih 2 (dua) bulan kepengurusan nasional RAPI berjalan; hasil yang telah dicapai tak bisa dipandang sebelah mata.

Pekerjaan merapihkan kain yang bolong-bolong di sana sini adalah pekerjaan yang teramat sulit. Kerana ini sangat erat hubungannya dengan marwah dan atau kehormatan serta harga diri organisasi RAPI; jika kepengurusan periode sekarang (2016-2021) tidak jeli dan teliti maka dipastikan akan berakibat sangat fatal yang berdampak sangat buruk terhadap kepentingan dan keberlangsungan harkat hidup anggota-anggotanya disegenap pelosok nusantara.

Ribuan usulan dari berbagai Pengurus Daerah tidak pernah tercatat dalam data base RAPI. Protes dan komplain terhadap Pengnas RAPI melalui sekretariat beruntun datangnya. Berbagai daerah yang merasa dirugikan menimpakan kekesalan mereka terhadap Pengurus Nasional RAPI periode 2016-2021. Pengnas dituding tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Padahal perihal mangkraknya pengurusan registrasi anggota baru dan usulan perpanjangan keanggotaan sumber permasalahannya ada pada pengurus sebelumnya.

Namun, dalam mengatasi masalah yang sangat krusial tersebut tim kesekretariatan Pengnas RAPI merasa tidak perlu dan penting untuk menyalahkan siapapun. Pengnas tetap concern mencari solusi cerdas menyelesaikan beban yang tak elok tersebut. Kerana ini sangat erat hubungannya dengan keberlangsungan legalitas anggota-anggotanya diberbagai daerah

Siapa yang salah? Siapa yang akan ditumbalkan?

Catat dan ingat baik-baik, Pengurus Nasional RAPI Periode 2016-2021 bukanlah pengurus “kaleng-kaleng” yang mudah patah arang hanya kerana persoalan yang serius tersebut. Pengnas “jaman now” khususnya team kesekretariatan adalah “core team” yang sudah terlatih dengan berbagai macam kesulitan dan persoalan-persoalan yang datang silih berganti dari berbagai daerah.

RAPI Nasional dengan Ketua Umumnya H. Agus Sulistiyono – JZ12AY didampingi oleh Sekretaris Umum H. Riza Fikry – JZ09GJT beserta tim tangguhnya sangat pantang berleha-leha atau sekadar bermain-main di wilayah abu-abu yang ujug-ujug akan menjerumuskan anggota-angotanya.

Berbagai hal penting yang sangat berguna bagi marwah organisasi telah dicapai oleh Pengurus RAPI Nasional. Dan hal itu tercatat dan layak ditorehkan dengan tinta emas yang belum pernah dicapai sebelumnya. Berbagai lompatan-lompatan strategis digarap hingga tuntas sesuai dengan rule platform RAPI. Jejak-jejak prestasi itu tidak akan muat jika dipaparkan dalam wahana “Secangkir Kopi RAPI” ini;

Kepengurusan RAPI Nasional Periode 2016-2021, bukanlah type pengurus yang suka grusak-grusuk, urus sana sini hal-hal yang lebih banyak mudharatnya; Bukanlah pula type pengurus yang suka mencari-cari kesalahan yang tidak pada tempatnya atau sibuk cari tumbal tanpa dasar yang jelas, buang-buang waktu dan energi saja!

Pengnas RAPI dalam menjalankan roda organisasi landasannya adalah AD ART dan Undang-undang yang berlaku tetap di NKRI. Kesemuanya dilakukan adalah demi untuk kepentingan anggota-anggotanya yang pengaplikasiannya dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk pula tidak memberikan ruang bagi pelaku gerakan-gerakan sempalan oleh oknum-oknum tertentu yang memaksakan RoIP menjadi bagian dari produk RAPI. Tidak! Jangan pernah sekalipun mengajarkan atau memaksakan Pengnas RAPI untuk melakukan perbuatan terlarang dan untuk mengangkangi AD ART, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yang bersifat mengikat.

RAPI itu adalah organisasi terhormat yang dibentuk dengan cara yang sangat terhormat oleh orang-orang terhormat. RAPI bukan organisasi tanpa bentuk atau organisasi terlarang. RAPI bukan pula sekadar organisasi yang memanfaatkan azas “aji mumpung”.

RoIP untuk Kepentingan Siapa?

RoIP disebut juga dengan Radio over internet protocol ( ROIP ) adalah alat yang berfungsi untuk komunikasi suara alat radio komunikasi seperti radio HT, GSM, VoIP, dan PA. dengan carakerjanya adalah merubah komunikasi suara dari radio ke VoIP (gateway suara GSM) sehingga memungkinkan pengguna komunikasi suara dari dan ke jaringan telepon (GSM dan PSTN), dengan begitu akan mempermudah sistem sambungan suara kepada publik baik itu pengumuman siaran darurat atau yang lainnya.

Pertanyaannya, kenapa perihal pelarangan penggunaan RoIP oleh Pengnas RAPI telah menjadi sedemikian hebohnya diberbagai percakapan-percakapan diberbagai medsos (Whatsapp, Facebok dlsbya) terkait dengan “Pembekuan” sebagian dari Pasal-pasal AD ART dan PO No 2?

Tidak penting dan genting membahas panjang lebar perihal pelarangan (baca, pembekuan) sebagian isi dari Pasal-pasal AD ART dan PO No 2 tersebut. Khususnya yang terkait dengan RoIP. Silahkan baca dan cermati baik-baik Surat Edaran Nomor: 115.07.00.0802, Tanggal 13 Agustus 2020 pada perihal Keputusan Rapat Poin 2 (a,b,c)

Bagi anggota RAPI yang taat azas dan paham mekanisme organisasi yang bersifat berjenjang serta paham dan mengerti pula tatanan jenjang perundang-undangan. Tentulah tidak akan bersifat reaktif yang berlebihan hingga melakukan “aksi-aksi” protes di media sosial dengan menggunakan kosa kata yang sangat “tak elok” serta jauh dari kepantasan sebagaimana layaknya seorang anggota RAPI yang paham dan taat pada Kode Etik.

Jejak Abu-abu RoIP di AD ART dan PO Nomor 2

Jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya RAPIMNAS dan MUNASLUB Amandemen Khusus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2018 di Asrama Haji Donohudan Solo. Pengnas RAPI sebelumnya telah membentuk tim khusus yang diberikan tugas membahas rancangan amademen AD ART dan PO tersebut yang anggota-anggotanya ditunjuk dari unsur Pengurus Nasional RAPI, Pengurus Daerah 08 Lampung, Pengurus Daerah 10 Jawa Barat, Pengurus Daerah 11 Jawa Tengah, Pengurus Daerah 12 Yogjakarta, dan Pengurus Daerah 13 Jawa Timur. (note: khusus hal-hal yang terkait dengan RoIP bukan menjadi bagian yang harus masuk dalam AD ART dan PO);

Dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan tersebut ada hal yang tidak menarik, yakni dalam rancangan amandemen AD ART dan PO ada upaya memasukkan penggunaan RoIP menjadi bagian penggunaan sistem komunikasi di RAPI dalam AD ART dan PO. Dengan argumen bahwa RoIP adalah salah satu bentuk komunikasi altrernatif terkait hal-hal yang bersifat urgen (kebencanaan dlsbnya).

Pertanyaannya, seberapa penting dan gentingkah penggunaan RoIP sehingga mesti dimasukkan dalam amandemen AD ART dan PO RAPI tersebut? Bukankah sistem komunikasi yang digunakan RAPI saat ini dengan menggunakan Perangkat Radio VHF (Very High Frequency) dan HF (High Fecuency) sudah sangat memadai untuk digunakan memberikan informasi yang bersifat penting dan genting?

Hal yang perlu jadi untuk dipahami bersama bahwa penggunaan RoIP bagi organisasi RAPI adalah ibarat “anak haram” yan dipaksakan untuk diakui sebagai “anak kandung” oleh Radio Antar Penduduk Indonesia. Terkait dengan maksud tersebut bahwa hal yang lebih penting lagi yakni penggunaan RoIP tersebut adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Telekomunikasi, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi, sebagai berikut:

  1. Pasal 29 ayat 1; Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
  2. Pasal 51; Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). b) PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
  3. Pasal 50; Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 dilarang untuk: (a). menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya; (b). menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; (c). memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi;

Adalah hal yang sangat mengejutkan ketika hasil dari Rapimnas dan Munaslub Amandemen AD ART dan PO tersebut hal-hal yang berhunbungan dengan penggunaan RoIP ternyata muncul dalam AD ART dan PO tersebut. Uraian pegunaan “RoIP, teamspeak, gateway” disamarkan dalam istilah yang dipaksakan dengan sebutan “Teknologi Tepat Guna”. Padahal dalam rapat-rapat Pra Rapimnas dan Munaslub 2018 tersebut hal-hal yang berhubungan dengan RoIP tidak termasuk dalam poin yang harus dimasukkan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hal-hal yang berhubungan dengan RoIP tidak ada dalam AD ART & PO Hasil Munas 2016 dan Munas-munas sebelumnya. Lalu, kenapa RoIP yang diistilahkan dengan “Teknologi Tepat Guna” tersebut bisa lolos dalam AD ART dan PO? Siapa yang mesti disalahkan? .

Jika hal tersebut jadi pertanyaan mendasar; selaiknyalah ditanyakan kembali pada peserta RAPIMNAS dan MUNASLUB Amandemen AD ART dan PO 2018 di dalam ruang rapat Asrama Haji Donohudan. Kenapa peserta yang datang dari bebagai daerah tidak mengkritisi masuknya “anasir asing” ke dalam AD ART dan PO. Padahal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi tertanggal 8 September 1999 dan Permen Kominfo No. 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk telah mengatur rambu-rambu yang jelas dan gamblang beserta sanksi-sanksinya hal-hal yang berhubungan dengan telekomunikasi.

Pertanyaan berikutnya, apakah peserta RAPIMNAS dan MUNASLUB tersebut tidak pernah membaca Peraturan dan Perundang-undangan tentang Telekomunikasi yang berlaku di NKRI?

Hal ini tentulah menjadi pertanyaan besar dan sekaligus menjadi “pekerjaan rumah” bagi Pengurus RAPI Nasional dan Pengurus RAPI Daerah Se – Indonesia Raya. Bahwa pada kegiatan-kegiatan yang berada dalam tataran “level” nasional di masa-masa yang akan datang; adalah merupakan hal yang wajib bagi Pengurus Daerah mendelegasikan pengurusnyayang benar-benar memiliki kemampuan yang cukup mumpuni serta paham apa, bagaimana dan seperti apa pengejawantahan AD ART dan PO serta yang lebih penting lagi paham dan mengerti Peraturan Perundang-undangan tentang Telekomunikasi;

Siapa yang Diuntungkan dengan Penggunaan RoIP?

Bicara RoIP adalah artinya membicarakan kepentingan bisnis. Jika sudah berhubungan dengan bisnis Pengurus RAPI Nasional sebagai induk dari Pengurus-pengurus RAPI di Daerah, Wilayah, Lokal beserta segenap aggotanya tidak berada pada wilayah itu.

Pengurus RAPI Nasional secara spesifik melihat celah yang membahayakan organisasi jika RoIP dijadikan sebagai bagian dari RAPI. Disamping menyalahi (baca, melanggar) Peraturan dan Perundang-undangan Telekomunikasi; pun, akan merugikan anggota secara “direct dan indirect”. Kerana RoIP adalah bagian terpenting dari komersialisasi sistem telekomunikasi. Sangat bisa dibayangkan berapa keuntungan yang akan di raup dari sekian ribu anggota RAPI oleh orang-orang tertentu yang menyediakan layanan RoIP tersebut. Walaupun dalam prakteknya mereka memberikan kemudahan bagi pengguna aplikasi tersebut dengan cara digratiskan; tapi, secara tersirat yang diuntungkan secara finansial bukanlah anggota RAPI pengguna RoIP. Tapi, penyedia layanan RoIP-lah yang diuntungkan!

Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang tertentu yang berlindung dan dibalik keanggotaan mereka sebagai anggota RAPI dan mengatasnamakan organisasi RAPI yang melihat peluang ini untuk dibisniskan guna kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Oleh sebab yang dimaksudkan di atas maka Pengurus RAPI Nasional cq Ketua Umum RAPI Nasional Bapak H Agus Sulistiyono – JZ12AY dan Sekretaris Umum Bapak H Riza Fikry – JZ09GJT mengistruksikan agar segera mengadakan Rapat Pengurus lengkap untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan RoIP serta agenda-agenda rapat lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Pengnas RAPI bersepakat bahwa segala akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan RoIP akan sangat membahayakan eksistensi organisasi.

Dari Rapat (Pleno) Pengurus RAPI Nasional tersebut ditetapkanlah keputusan tentang pembekuan sebagian Pasal-pasal AD ART dan PO No 2 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia, Nomor: 105.09.00.0820, Tanggal 03 Agustus 2020; Tentang Pembekuan Sebagian Pasal-pasal Dala Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi Radio Pancar Ulang, Dan RoIP Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan-undangan Telekomunikasi

Sangat penting untuk diketahui bersama bahwa Keputusan Pengurus RAPI Nasional adalah sebuah langkah strategis yang bertujuan menjaga marwah organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia serta yang tak kalah pentingnya adalah menjaga dan melindungi anggota-anggotanya agar tidak terperangkap dalam sanksi hukum yang sangat berat.

Kepada segenap anggota RAPI Se Indonesia Raya, jadilah anggota RAPI sejati yang siap sedia setiap saat menjaga kehormatan Organisasi RAPI. Jadilah anggota RAPI yang baik dan benar; apapun adanya dan bagaimanapun kondisinya; sebagai Warga Negara yang berada di wilayah hukum Indonesia wajib taat terhadap azas Hukum (Peraturan dan Perundang-undangan) yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Redaksi)


Redaksi

Admin rapi.or.id